new.png

Berita Pengadilan

portfolio

Berita Pengadilan

Berisikan Menu Tentang Semua Berita Yang Terjadi Pada Pengadilan Negeri Palembang Termasuk Juga Kumpulan Galeri Foto Kegiatan atau Kejadian di Pengadilan Negeri Palembang

Denda Tilang

Surat Keterangan

E-Court

Direktori Putusan

Info Perkara

Pengaduan

KETUA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG MENJADI NARASUMBER DALAM BIMTEK YANG DISELENGGARAKAN OLEH KEMENKUMHAM KANWIL SUMATERA SELATAN.

 kumham1.jpeg

Pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 bertempat di Hotel Santika Premiere Palembang, Ketua Pengadilan Negeri Palembang Bapak Bongbongan Silaban,SH.,L.L.M., menjadi narasumber dalam acara Bimbingan Teknis  Tenaga Pendukung Sistem Penanganan Perkara Tindak Pidana SecaraTerpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) mewakili Mahkamah Agung yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan.

kumham2.jpeg

Dalam pemaparannya, Ketua Pengadilan Negeri Palembang membagikan pengalamannya saat menjadi delegasi Indonesia dalam kegiatan The Twelfth United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice di Salvador,Brazil yang diselenggarakan oleh UNITED NATION. Berangkat dari pengalaman tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Palembang menjelaskan bahwa Sistem Peradilan Pidana Terpadu harus dilakukan secara terintegrasi oleh 4 lembaga penegak hukum. Adapun ke 4 Lembaga penegak hukum tersebut antara lain Kepolisian Negara RI, Kejaksaan Agung RI, Mahkamah Agung RI, dan Ditjen PAS Kemenkumham RI. SPPT-TI adalah pertukaran data perkara pidana secara elektronik diantara 4 lembaga tersebut melalui Puskarda (Pusat Pertukaran Data). Data yang wajib dilengkapi untuk pertukaran data SPPT-TI antara lain data Penetapan Majelis Hakim, Penunjukan Panitera Pengganti, Penetapan Hari Sidang Pertama, Petikan Putusan Pengadilan Negeri, Salinan Putusan PN, Akta Permohonan Banding, Akta Pencabutan Banding, Petikan Putusan Pengadilan Tinggi, Salinan Putusan PT, Akta Permohonan Kasasi, Akta Pencabutan Kasasi, Petikan Putusan Kasasi, Salinan Putusan Kasasi, Surat Penetapan Penahanan, Penetapan Perpanjangan Penahanan, Penetapan Perpanjangan Penahanan PN lanjutan dari KPT, Penetapan Penahanan Hakim Banding, Penetapan Perpanjangan Penahanan, Penetapan Perpanjangan Penahanan Lanjutan, Penetapan Penanganan Hakim Agung, Penetapan Perpanjangan Penahanan KMA, dan Penetapan Perpanjangan Penahanan Lanjutan KMA.

kumham3.jpeg


Disebutkan juga bahwa  SPPT  secara elektronik atau disebut dengan SPPT-TI membutuhkan komitmen dari semua stakeholder baik internal maupun eksternal. Dengan adanya SPPT TI diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem penegakan hukum di Indonesia, serta dapat menciptakan efektifitas dan efisiensi dalam proses kerja baik secara internal maupun eksternal.  Sehingga di masa yang akan datang, proses administrasi 4 K/L penegah hukum dapat diakomodir aplikasi SPPT TI secara online. Dengan demikian, proses bisnis peradilan pidana akan menjadi efisien dan efektif. Sebagai contoh, input data identitas yang dilakukan secara berulang mulai dari penyidikan hingga pelaksanaan putusan. Diharapkan nantinya input data ini cukup dilakukan di hulu, kemudian data tersebut dapat dipakai dalam proses-proses selanjutnya, sehingga dapat meminimalisir kesalahan pengisian data identitas. Termasuk juga pengiriman fisik berkas bisa digantikan dengan e-document sehingga menjadi paperless.