new.png

Denda Tilang

Surat Keterangan

E-Court

Direktori Putusan

Info Perkara

Pengaduan

Prosedur Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo)

 

  • Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomis  dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara atau Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnhya seperti Kartu Keluarga miskin (KKM), dapat mengajukan permohonan pembebasan  biaya perkara.
  • Mengisi formulir  Permohonan  Pembebasan Biaya Perkara  (PPBP) dan mengajukannya beserta dokumen persyaratan kepada Ketua Pengadilan melalui Petugas Meja I dengan berkas gugatan
  • Dalam perkara tata usaha negara, Penggugat/Pemohon mengajukan permohonan Pembebasan Biaya Perkara sebelum sidang persiapan.
  • Panitera/Sekretaris memeriksa kelayakan pembebasan biaya perkara dan ketersediaan anggaran.
  • Ketua Pengadilan berwenang untuk melakukan pemeriksaan berkas berdasarkan pertimbangan Panitera/Sekretaris dan mengeluarkan Surat Penetapan Layananan Pembebasan Biaya Perkara apabila permohonan dikabulkan.
  • Dalam hal permohonan Pembebasan Biaya Perkara ditolak, maka proses berperkara dilaksanakan sebagaimana perkara biasa.
  • Hari Pelayanan setiap Hari Kerja.