Bahasa Indonesia
▼
X
Bahasa Indonesia
العربية
简体中文
Nederlands
English
Français
Deutsch
हिन्दी
Italiano
日本語
한국어
Bahasa Melayu
Português
Русский
Español
ไทย
اردو
Beranda
Halaman Utama
Tentang Pengadilan
Profil Satker
Profil Pengadilan
Sejarah Pengadilan
Visi dan Misi
Struktur Organisasi
Wilayah Yuridiksi
Alamat Pengadilan
Sistem Pengelolaan Pengadilan
Standar Pelayanan
E-Learning
Rencana Strategis
Rencana Kerja dan Anggaran (RKAKL)
Kegiatan Pengadilan
Daftar Aset dan Inventaris
Rencana Umum Pengadaan
Profil Personil
Ketua Pengadilan
Wakil Ketua Pengadilan
Hakim
Pejabat Kesekretariatan
Pejabat Kepaniteraan
Panitera Pengganti
Jurusita
Staf Pelaksana
Layanan Publik
Informasi Pelayanan
Pelayanan Informasi Perkara
Penelusuran Perkara
Jadwal Sidang
Direktori Putusan
Delegasi
Statistik Perkara
Prosedur Berperkara
Prosedur Perkara Pidana
Prosedur Perkara Perdata
Biaya Perkara
Permohonan Informasi
Prosedur Biasa
Prosedur Khusus
Biaya Permohonan Informasi
Prosedur Keberatan
Penanggung Jawab Pelayanan Informasi
Hak Pemohon Informasi
Informasi Publik
Hak Masyarakat
Hak Mendapat Bantuan Hukum
Hak Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo)
Hak Pokok Pencari Keadilan
Laporan
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Laporan Tahunan
Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)
Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Keuagan
Survey
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Indeks Persepsi Korupsi (IPK)
Peraturan
Regulasi
Peraturan dan Regulasi
Peraturan & Kebijakan Mahkamah Agung
Keputusan Ketua Pengadilan
Peraturan & Kebijakan Lainnya
Berita
Berita dan Pengumuman
Berita Pengadilan
Berita Terkini
Foto Galeri
Pengumuman
Lelang Barang Jasa
Penerimaan Pegawai
Hubungi Kami
Kritik, Saran & Pengaduan
Pertanyaan
Pengaduan Dugaan Pelanggaran
Peraturan & Kebijakan
Peraturan & Kebijakan
Berisikan Menu Tentang Peraturan-Peraturan dan Kebijakan-Kebijakan, Baik dari Mahkamah Agung RI Maupun Peraturan Yang Berlaku Di Pengadilan.
Pengumuman
SEMA NO 6 TAHUN 2020
-
Kamis, 21 Januari 2016
Pengumuman POSBAKUM
-
Kamis, 30 Januari 2014
Denda Tilang
Surat Keterangan
E-Court
Direktori Putusan
Info Perkara
Pengaduan
Tampilkan #
5
10
15
20
25
30
50
100
Semua
Judul
Hit
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan
331
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 26/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan
310
Judex Factie Tidak Tepat Dalam Mempertimbangkan Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum Sebagaimana Yang Termuat Dalam Surat Dakwaan, Karena Dalam Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum Menyebutkan Bahwa Ganja Bukan Tanaman, Akan Dapat Menimbulkan Kerancuan Pengertian, Ya
285
Judex Factie Telah Salah Dalam Menerapkan Hukum Sebagaimana Mestinya Pasal 185 Ayat(6) Kuhap, Judex Factie Tidak Membuat Pertimbangan Yang Disusun Secara Ringkas Mengenai Fakta Dan Keadaan Serta Alat Pembuktian Yang Diperoleh Dan Pemeriksaan Di Sidang Yan
306
Judex Factie Telah Salah Menerapkan Hukum, Terutama Hukum Pembuktian Yaitu Hanya Memperhatikan Keterangan Seorang Saksi, Sementara Hak-Hak Saksi Lainnya Diabaikan Sekalipun Semua Saksi Disumpah Menurut Agamanya Masing-Masing (Anas Testis Null Us Testis)
272
Judex Factie Tidak Salah Menerapkan Hukum, Penilaian Hasil Pembuktian Yang Bersifat Penghargaan Tentang Suatu Kenyataan Tidak Dapat Dipertimbangkan Dalam Pemeriksaan Pada Tingkat Kasasi
372
Bahwa Tindakan Presiden Komisaris (Terdakwa) Yang Menanda Tangani "Mrnia Dan Akta Perdamaian" Dengan Menyerahkan Seluruh Asset Bank Modern Sebagai Jaminan Pembayaran Utangnya Kepada Negara/Bppn, Merupakan Tindakan Dalam Ruang Lingkup Perdata Adalah Tidak
236
Putusan Pra Peradilan Mengenai Sah Atau Tidaknya Permohonan Yang Dilakukan Tim Penyidik Koneksitas Dalam Perkara Korupsi Yang Diduga Dilakukan Oleh Tersangka Yang Harus Diadili Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Militer Bersama-Sama Dengan Tersang
493
Putusan Judex Factie Kasasi Telah Salah Dalam Menerapkan Hukum, Dalam Pertimbangan Hukumnya, Bahwa Pembuktian Terhadap Unsur Memperdaya Publik Atau Seseorang, Namun Seseorang Tersebut Tidak Pernah Didengar Keterangannya Dimuka Persidangan, Keterangan Saks
251
Terdapat Kekeliruan Atau Kekhilafan Yang Nyata Karena Judex Factie Dalam Pertimbangan Hukumnya Sama Sekali Tidak Mempertimbangkan Keadilan Bagi Pemohon Peninjauan Kembali
272
1
2
»
Akhir