new.png

Peraturan & Kebijakan

portfolio

Peraturan & Kebijakan

Berisikan Menu Tentang Peraturan-Peraturan dan Kebijakan-Kebijakan, Baik dari Mahkamah Agung RI Maupun Peraturan Yang Berlaku Di Pengadilan.

Denda Tilang

Surat Keterangan

E-Court

Direktori Putusan

Info Perkara

Pengaduan

Tampilkan #
Judul Hit
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan 237
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 26/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan 218
Judex Factie Tidak Tepat Dalam Mempertimbangkan Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum Sebagaimana Yang Termuat Dalam Surat Dakwaan, Karena Dalam Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum Menyebutkan Bahwa Ganja Bukan Tanaman, Akan Dapat Menimbulkan Kerancuan Pengertian, Ya 182
Judex Factie Telah Salah Dalam Menerapkan Hukum Sebagaimana Mestinya Pasal 185 Ayat(6) Kuhap, Judex Factie Tidak Membuat Pertimbangan Yang Disusun Secara Ringkas Mengenai Fakta Dan Keadaan Serta Alat Pembuktian Yang Diperoleh Dan Pemeriksaan Di Sidang Yan 160
Judex Factie Telah Salah Menerapkan Hukum, Terutama Hukum Pembuktian Yaitu Hanya Memperhatikan Keterangan Seorang Saksi, Sementara Hak-Hak Saksi Lainnya Diabaikan Sekalipun Semua Saksi Disumpah Menurut Agamanya Masing-Masing (Anas Testis Null Us Testis) 187
Judex Factie Tidak Salah Menerapkan Hukum, Penilaian Hasil Pembuktian Yang Bersifat Penghargaan Tentang Suatu Kenyataan Tidak Dapat Dipertimbangkan Dalam Pemeriksaan Pada Tingkat Kasasi 213
Bahwa Tindakan Presiden Komisaris (Terdakwa) Yang Menanda Tangani "Mrnia Dan Akta Perdamaian" Dengan Menyerahkan Seluruh Asset Bank Modern Sebagai Jaminan Pembayaran Utangnya Kepada Negara/Bppn, Merupakan Tindakan Dalam Ruang Lingkup Perdata Adalah Tidak 135
Putusan Pra Peradilan Mengenai Sah Atau Tidaknya Permohonan Yang Dilakukan Tim Penyidik Koneksitas Dalam Perkara Korupsi Yang Diduga Dilakukan Oleh Tersangka Yang Harus Diadili Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Militer Bersama-Sama Dengan Tersang 401
Putusan Judex Factie Kasasi Telah Salah Dalam Menerapkan Hukum, Dalam Pertimbangan Hukumnya, Bahwa Pembuktian Terhadap Unsur Memperdaya Publik Atau Seseorang, Namun Seseorang Tersebut Tidak Pernah Didengar Keterangannya Dimuka Persidangan, Keterangan Saks 174
Terdapat Kekeliruan Atau Kekhilafan Yang Nyata Karena Judex Factie Dalam Pertimbangan Hukumnya Sama Sekali Tidak Mempertimbangkan Keadilan Bagi Pemohon Peninjauan Kembali 191