Cara Mudah Telusuri Perkara

Telusuri serta awasi jalannya proses penyelesaian perkara anda secara online pada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

Kunjungi

Cara Mudah Telusuri Perkara

SIWAS adalah sebuah aplikasi untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.

Kunjungi

Sistem Informasi Pengawasan

SISUPER

Aplikasi SISUPER untuk mengisi survei kepuasan masyarakat, survei persepsi anti korupsi, dan survei harian secara elektronik...

       Kunjungi
SISUPER

Zona Integritas Menuju WBK/WBBM

Pimpinan dan seluruh jajaran pada Pengadilan Negeri Palembang berkomitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM, Khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik
Zona Integritas Menuju WBK/WBBM

E-Court

E-Berpadu

E-Raterang

SIPP

Direktori Putusan

SiSuper

JDIH Mahkamah Agung

Lpse

Siwas

Inovasi Satker

Inovasi Satker

Inovasi Satker

Maklumat Pelayanan dan Maklumat Layanan Informasi Publik

 

 maklumat pelayanan terbaru.jpgMAKLUMAT PTSP 100x50 polos.jpg.jpeg



 

Berita Terkini

Berita Pengadilan Tinggi Palembang

07 September 2026

  • KETUA PENGADILAN TINGGI PALEMBANG MENJADI PEMBINA APEL PAGI PENGADILAN TINGGI PALEMBANG
    PT PALEMBANG. Senin, 7 September 2026 Pengadilan Tinggi Palembang melaksanakan kegiatan Apel Pagi yang diikuti oleh seluruh aparatur Pengadilan Tinggi Palembang. Bertindak sebagai Pembina Apel, Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, Dr. Herdi Agusten, S.H., M.Hum., sedangkan Pemimpin Apel adalah Mashur Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Palembang. Pembacaan 7 (Tujuh) Nilai Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia disampaikan oleh Nurlaili Hamid, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Palembang.Dalam amanatnya, Ketua Pengadilan Tinggi Palembang menekankan pentingnya kesiapan seluruh aparatur dalam menghadapi tahapan wawancara Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Beliau mengimbau agar seluruh pegawai mempelajari materi usulan WBK dengan baik sehingga dapat memberikan pemahaman saat proses wawancara berlangsung. Beliau juga mengajak seluruh aparatur untuk terus berdoa dan berupaya maksimal agar Pengadilan Tinggi Palembang dapat meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

    Kepada seluruh petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Satuan Pengamanan (Satpam), Ketua Pengadilan Tinggi Palembang kembali mengingatkan agar senantiasa menjaga integritas serta tidak melakukan praktik transaksional dalam bentuk apa pun.Selain itu, beliau juga mengingatkan besok kita akan melaksanakan Wawancara Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi ( WBK) kita semua berharap agar kita bisa berjalan lancar dan bisa mendapatkan ( WBK ) dan kepada para Plt.Sekretaris dan Panitera untuk menkordinasi kepada bawahannya untuk mempersiapkan menjawap pertanyaan sehinga bisa berjalan lancar.Mengakhiri amanatnya, Ketua Pengadilan Tinggi Palembang mengajak seluruh aparatur untuk tetap fokus dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, menjaga kesehatan, serta senantiasa memohon perlindungan kepada Allah SWT.
  • SIMULASI WAWANCARA OLEH DITJEN BADILUM MENGENAI EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK SECARA MANDIRI TAHUN 2026
    PT PALEMBANG. Kamis, 3 September 2026. Pengadilan Tinggi (PT) Palembang mengikuti Simulasi Wawancara yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Ditjen Badilum) mengenai Evaluasi Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Secara Mandiri Tahun 2026.
    Dalam simulasi wawancara ini, Pengadilan Tinggi Palembang membuat bahan paparan berupa slide yang akan dipaparkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi  Palembang Dr. Herdi Agusten, S.H., M.Hum selama 15 menit. Setelah paparan,  Ibu Zahlisa Vitalita, S. H., M. H. Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum dan Tim Badilum melakukan sesi tanya jawab Dirpapu memberikan penilaian dan beberapa masukan kepada Pengadilan Tinggi Palembang baik dalam sisi bahan paparan maupun jawaban yang telah disampaikan oleh Ketua dan Jajaran Pengadilan Tinggi Palembang.

    Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Dr. Herdi Agusten, S.H., M.Hum menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak H. Bambang Myanto, S.H., M.H. Dirjen Badilum, ibu Zahlisa Vitalita, S. H., M. H. Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum, dan Tim Badilum yang terus memberikan pendampingan ZI, simulasi ini sangat bermanfaat bagi kami saat wawancara dengan TPI.
  • MENGIKUTI RAPAT KOORDINASI PENYELESAIAN PAGU MINUS BELANJA PEGAWAI DAN KEKURANGAN BELANJA BARANG TA 2026
    PT PALEMBANG. Kamis, 3 September 2026. Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran serta Tim Pengelola Keuangan mengikuti Rapat Koordinasi Penyelesaian Pagu Minus Belanja Pegawai dan Kekurangan Belanja Barang Tahun Anggaran 2026.
    Kegiatan yang diselenggarakan oleh Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi (BUA) Mahkamah Agung RI tersebut dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting.Rapat dipimpin oleh Kepala Bagian Pelaksanaan Anggaran a.n. Kepala Biro Keuangan BUA Mahkamah Agung RI dan diikuti oleh unsur pengelola anggaran dan keuangan dari satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung RI, termasuk Pengadilan Tinggi Palembang.

    Rakor tersebut membahas langkah-langkah strategis dalam menangani pagu minus belanja pegawai serta kekurangan belanja barang, sekaligus melakukan optimalisasi anggaran menjelang berakhirnya Tahun Anggaran 2026.Dalam rapat disampaikan sejumlah arahan teknis, antara lain terkait analisis estimasi belanja pegawai. Satuan kerja tingkat pertama diminta melakukan proyeksi kebutuhan belanja pegawai sampai dengan Desember 2026 menggunakan kertas kerja resmi. Penggunaan akun BA BUN juga diprioritaskan untuk direalisasikan secara maksimal. Selanjutnya, dibahas pula skema pengajuan Gaji Desember. Rakor juga membahas mekanisme penarikan sisa anggaran BA BUN yang tidak terserap untuk diusulkan kembali ke pusat melalui kolom optimalisasi dengan disertai catatan khusus.
    Selain itu, satuan kerja tingkat banding memiliki peran penting dalam melakukan pemantauan dan verifikasi terhadap data usulan dari satuan kerja di wilayah hukumnya sebelum disampaikan kepada BUA Mahkamah Agung RI.

Informasi Jadwal Sidang

motto.png

Berikut contoh Format surat permohonan dan Surat Pernyataan sebagai salah satu syarat pembuatan
Surat Keterangan Tidak Pernah Dihukum dan Surat Keterangan tidak dicabut hak pilih.


Surat_Permohonan_SUKET.docx

Surat_Pernyataan_SUKET.docx

                                            


role model PIMPINAN 45x75 polos.jpgsyarat_sket_pidana.jpgagen perubahan 45x75 polos.jpg.jpeg

 

IKM dan IPK

                                SPAK ZI TW II 2026                                          SPKP ZI TW II 2026

SS NILAI WEBSITE SPAK ZI TW II 2026.jpg (1).jpeg

SS NILAI WEBSITE SPKP TW II 2026.jpg (1).jpeg


                                 SKM TRIWULAN II TAHUN 2026                                  SPAK TW II 2026

SS NILAI SKM TW II 2026.jpg (1).jpeg

SS NILAI WEBSITE SPAK TW II 2026.jpg (1).jpeg