TINDAK LANJUT EVALUASI PENYELENGGARAAN PROGRAM DAN HASIL PROGRAM KERJA

JAKARTA - HUMAS. Dengan ini diberitahukan kepada para Ketua Pengadilan Tingkat Banding se-Indonesia mengenai tindak lanjut evaluasi penyelenggaraan program dan hasil program kerja. Terkait dengan hal tersebut diharapkan jajaran Pengadilan tingkat Banding sudah leakukan evaluasi kepada pengadilan tingkat pertamanya dan mengirinkan kertas kerja evaluasi (KKE) dan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) paling lambat tanggal 8 Oktober 2015.Berikut dilampirkan suratnya.

• surat_KABUA

PENDATAAN ULANG PEGAWAI NEGERI SIPIL melalui APLIKASI e-PUPNS

Berdasarkan surat dari Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor : 186/BUA/KP.01/09/2015 tanggal 15 September 2015. Adapun surat tersebut mengenai Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil melalui Aplikasi e-PUPNS, yang ditujukan kepada Yth. Sekretaris Kepaniteraan MA-RI, Sekretaris Dirjen Badilum, Sekretaris Dirjen Badilag, Sekretaris Dirjen Badimiltun, Sekretaris Badan Pengawasan MA-RI, Sekretaris Balitbang Diklat Kumdil, Ketua Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama pada Empat Lingkungan Peradilan.

Untuk lebih jelasnya berikut ini kami sampaikan suratnya perihal tersebut diatas.(indah/humas)

• Suratnya

SURAT EDARAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI TENTANG PENERAPAN APLIKASI SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN (SIKEP) MAHKAMAH AGUNG RI

Berikut ini disampaikan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 197-1/SEK/KU.01/7/2015 tanggal 27 Juli 2015. Adapun surat tersebut mengenai Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Mahkamah Agung RI, yang ditujukan kepada Yth. para Pejabat Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung RI, para Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Seluruh Indonesia, dan para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama di Seluruh Indonesia.

Untuk lebih jelasnya berikut ini kami sampaikan surat edarannya tersebut diatas.(indah/humas)

• Surat Edarannya

KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN) di LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG dan BADAN PERADILAN di BAWAHNYA

Berikut ini disampaikan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 04 tahun 2015 tanggal 30 Juni 2015. Adapun surat tersebut mengenai Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

Untuk lebih jelasnya berikut ini kami sampaikan suratnya perihal tersebut diatas.(indah/humas)

• Peraturannya