Perubahan Sistem Persidangan Elektronik Dari Perma No 1 Tahun 2019 Ke Perma No 7 Tahun 2022

Mahkamah Agung menghadirkan layanan pengadilan elektronik mulai tahun 2018 meliputi pendaftaran, pembayaran dan pemanggilan pihak secara elektronik untuk perkara perdata, perdata agama dan TUN berdasarkan Perma Nomor 3 Tahun 2018. Mahkamah Agung menerbitkan Perma Nomor 1 Tahun 2019 yang menyempurnakan layanan pengadilan elektronik dengan menghadirkan sistem persidangan elektronik. Pada tahun 2022, Mahkamah Agung kembali memperkuat layanan pengadilan elektronik dengan Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Untuk keseragaman pelaksanaan di pengadilan, Mahkamah Agung telah menerbitkan petunjuk teknis berupa Keputusan Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik.

Perma 7 Tahun 2022 mengatur beberapa aspek perubahan dalam sistem persidangan elektronik. Perubahan tersebut mendorong terlaksananya persidangan elektronik lebih luas dan dalam kondisi apapun, termasuk tergugat yang tidak menyatakan persetujuan persidangan elektronik dan/atau berada di luar negeri. Tergugat yang “tidak mau” melaksanakan persidangan secara elektronik tetap mengikuti prosedur manual tanpa kehilangan hak untuk membela kepentingannya. Pengadilan tidak memaksanya untuk mengikuti persidangan secara elektronik. Pengadilan menjembatani proses manual dengan melakukan digitalisasi dokumen dan menginputnya dalam SIP sehingga bisa diakses oleh penggugat. Sebaliknya, dokumen Penggugat yang tersaji elektronik diunduh oleh petugas pengadilan dan menyampaikannya secara langsung kepada Tergugat.

Berikut ini beberapa aspek perubahan sistem persidangan elektronik yang diatur dalam Perma 7 Tahun 2022






Referensi:
1. Kepaniteraan Mahkamah Agung. (2022). Kini Persidangan Elektronik Dapat Dilangsungkan Tanpa Persetujuan Tergugat. Diakses 3 Januari 2023 dari https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/prosedur-berperkara/2127-kini-persidangan-elektronik-dapat-dilangsungkan-meskipun-tergugat-tidak-setuju.
2. Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2022. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Jakarta.

 

Pada hari Rabu tanggal 3 September 2025 bertempat di Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, telah dilaksanakan Pengajian Rutin Dzikir dan Pembacaan Surat Yasin

Kegiatan ini dihadiri oleh Bapak Agus Walujo Tjahjono, SH, M.Hum Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus ,didampingi Hakim dan Panitera, Sekretaris Kepala Bagian Umum dan Keluarga Besar Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus


 
 

Pada hari Rabu, tanggal 3 September 2025. Bertempat di Ruang Pelayanan Terpadu Satu pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus dilaksanakan Briefing Rutin kepada Petugas Pelayanan Terpadu Satu pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus

Briefing dipimpin oleh Ibu Zwesti Damayana, S.Kom.,M.H Kepala Sub Bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan didampingi Bapak Dedy Suhaidi, S.H.,M.H. Panitera Muda PHI Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus

Pimpinan dan Keluarga Besar Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Mengucapkan Selamat dan Sukses atas Pengambilan Sumpah & Janji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus

Adapun yang dilantik yaitu :
1. Rahmad Pijai Anggara, S.H
2. M. Aris Yusuf
3. Indra Saputra
4. Lismiati
5. Guntara
6. Moh. Bayu Sathiani Noer
7. Ansori
8. A. Rafik
9. M. Lomvi Galvani
10. Haris Munandar
11. Elwan Haprorepi
12. Putra Irawan
13. Zainal

Semoga Amanah dalam menjalankan Tugas, bermartabat dan berintegritas.


  
  
  

Pada hari Senin, 1 September 2025, bertempat di halaman Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus dilaksanakan Apel Pagi Rutin setiap Senin

Pembina Apel : Bapak Dr.Haryanto, S.H., M.H Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus
Protokol/MC : Ibu Syaqila Anyero, S.H
7 Nilai Utama Mahkamah Agung : Riza Wirasena, A.Md
Doa : Bapak Muhammad Syamsul Bachri, S.T