Mahkamah Agung Berita | Index Berita MA

23 Oktober 2026

• Plt. Sekretaris Mahkamah Agung Pimpin Rapat Tindak Lanjut Perpres Nomor 86 Tahun 2026 Tentang Sekretariat Mahkamah Agung
  22 Oktober 2026
• Ketua Ma Ri Sampaikan Tiga Pilar Keberhasilan Peradilan Di Forum Oecd Justice Leaders Dialogue Istanbul
  22 Oktober 2026
• Ma Umumkan 190 Peserta Lulus Seleksi Tertulis Calon Hakim Ad Hoc Tipikor Tahap Xxiv Tahun 2026
  22 Oktober 2026

23 Oktober 2026

• Pemanggilan Peserta Profile Asesment Calon Pimpinan Pengadilan Negeri Klas IB T.A. 2026 tahap III
• Pengisian Survei Layanan SDM
• Pemanggilan Peserta Kegiatan Diseminasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 di Lingkungan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun Anggaran 2026

23 Oktober 2026

• ASESMEN AMPUH OLEH PENGADILAN TINGGI PALEMBANG PADA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM

   

  PT PALEMBANG. Selasa, 20 Oktober 2026. Tim AMPUH Pengadilan Tinggi Palembang melakukan Asesmen AMPUH pada Pengadilan Negeri Pagar Alam secara Online.
  Tim AMPUH dipimpin langsung oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang Marolop Simamora, S.H., M.H., didampingi Dr. Lisfer Berutu, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang, Cecep Sudrajat, S.H., M.H. Panitera Muda Pidana dan Muhammad Fadhli, A.Md Pengolah Data dan Informasi.

   

  Asesmen AMPUH ini diawali dengan pembukaan (opening meeting) Selanjutnya Tim Asesor akan melakukan wawancara tanya jawab terkait dengan tupoksi Pimpinan, kepaniteraan dan kesekretariatan.Pengadilan Negeri Pagar Alam sendiri telah menyiapkan dokumen pdf yang telah diupload link google drive untuk menyimpan dokumen eviden dari checklist yang telah ditentukan oleh Ditjen Badilum berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 1701/DJU/SK.OT1.6/XII/2025 tentang Perubahan Kedua Pedoman Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) yang berjumlah 70 checklist.
  Setelah dilakukan wawancara dan evaluasi lapangan dilakukan closing meeting dengan Tim Asesmen AMPUH Pengadilan Tinggi Palembang.

• MENGIKUTI ACARA SOSIALISASI PEDOMAN PENGELOLAAN MEDIA MASSA DAN MEDIA SOSIAL YANG DISELENGGARAKAN OLEH BIRO HUMAS MAHKAMAH AGUNG RI

  PT PALEMBANG. Selasa, 20 Oktober 2026. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Andreas Purwantyo Setiadi, S.H., M.H., dan Humas Pengadilan Tinggi Palembang Dr. Erwantoni, S.H., M.Hum dan Tim Pengelola Media Sosial Pengadilan Tinggi Palembang mengikuti acara Sosialisasi Pedoman Pengelolaan Media Massa dan Media Sosial yang diselenggarakan oleh Biro Humas Mahkamah Agung RI.

  Materi sosialisasi disampaikan oleh Dewi Indriyani selaku Kepala Bagian Hubungan Antar Lembaga pada Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat BUA MA, menerangkan salah satu langkah utama yang harus dilakukan setiap pengadilan adalah membentuk tim pengelola melalui keputusan pimpinan. Tim tersebut terdiri atas pembina, penanggung jawab, koordinator, tim produksi konten, serta administrator media massa dan media sosial. Di tingkat pengadilan, sekretaris bertindak sebagai penanggung jawab, sedangkan koordinator dijalankan oleh Kepala bagian atau kepala subbagian pada pengadilan.

  Mahkamah Agung (MA) memperkuat tata kelola komunikasi publik melalui penerapan standar pengelolaan media massa dan media sosial di seluruh lingkungan peradilan. Melalui pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 14106/SEK/SK.HM1.1/X/2026, setiap satuan kerja diwajibkan menerapkan mekanisme pengelolaan konten yang terstruktur, mulai dari perencanaan hingga evaluasi publikasi.

• ACARA PEMBUKAAN ASESMEN AKREDITASI MUTU PENGADILAN UNGGUL DAN TANGGUH (AMPUH) OLEH DIRJEN BADILUM

   

  PT PALEMBANG. Senin, 19 Oktober 2026. Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Dr. Herdi Agusten, S.H., M.Hum dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Andreas Purwantyo Setiadi, S.H., M.H. beserta Tim AMPUH Pengadilan Tinggi Palembang mengikuti Acara Pembukaan Asesmen Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) Semester II Tahun 2026 secara online melalui zoom yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Acara dibuka langsung oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Bapak H. Bambang Myanto, S.H., M.H diikuti 104 Satker yang terdiri dari 34 Pengadilan Tinggi (PT), dan 70 Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Khusus dan IA.

   

  Dirjen Badilum menyampaikan bahwa Ditjen Badilum memiliki tugas memastikan satker telah melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, serta melaksanakan tugas dengan baik sesuai standar pengadilan dan pelayanan publik.
  Dirjen Badilum mengingatkan kembali kepada Satker untuk merubah mindet, bahwa temuan dalam AMPUH akan menjadi bahan untuk memperbaiki apa yang sudah ada. Acara ditutup dengan pembacaan 7 Nilai Utama Mahkamah Agung (Kemandirian, Integritas dan Kejujuran, Akuntabilitas, Responsibilitas, Keterbukaan, Ketidakberpihakan, Perlakuan yang sama di hadapan hukum) yang diikuti oleh Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.