RAPAT KOORDINASI PERCEPATAN PENYERAPAN ANGGARAN dan PENERTIBAN REKENING BIAYA PERKARA/PIHAK KETIGA

Berdasarkan Surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 414-2/SE/KU.01/10/2013 tanggal 9 Oktober 2013. Adapun surat tersebut mengenai Rapat Koordinasi Percepatan Penyerapan Anggaran dan Penertiban Rekening Biaya Perkara/Pihak Ketiga, yang ditujukan Kepada Yth.(daftar terlampir).

Untuk lebih jelasnya berikut ini kami sampaikan surat dan lampirannya perihal tersebut diatas.(indah/humas)

• Suratnya Beserta Lampirannya

PELATIHAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP)

Pelatihan Teknis Fungsional Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Bagi Hakim tingkat pertama Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, akan dilaksanakan di Pudiklat Mahkamah Agung RI, Megamendung-Bogor, pada tanggal 6 s.d 11 Oktober 2013. informasi selengkapnya, silahkan unduh :Surat Pemanggilan Peserta.

LARANGAN PENGGUNAAN BBM BERSUBSIDI BAGI KENDARAAN DINAS dan PENGHEMATAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK

Berdasarkan Surat dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 542/07/DJE/2013, Tanggal 29 Agustus 2013, perihal Larangan Penggunaan BBM Bersubsidi bagi Kendaraan Dinas dan Penghematan Pemakaian Tenaga Listrik 

Untuk lebih jelasnya berikut ini kami sampaikan suratnya perihal tersebut diatas.(sf/rnd)

• Berikut disampaikan lampirannya

HUKUMAN DISIPLIN PERIODE APRIL s/d JUNI 2013

Berdasarkan Memorandum dari Sekretaris Badan Pengawas Mahkamah Agung RI Nomor : 05/BP.1/KP.02.2/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013, perihal Aparat Pengadilan yang Dikenai Hukuman Disiplin Periode April s/d Juni 2013.

Berikut ini kami sampaikan lampirannya tersebut diatas.(Indah/humas)

• LAMPIRANNYA

SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG LARANGAN MEMBERIKAN PARSEL KEPADA PEJABAT MAHKAMAH AGUNG DAN PIMPINAN PENGADILAN

Bersama ini kami sampaikan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Larangan Memberikan Parsel Kepada Pejabat Mahkamah Agung dan Pimpinan Pengadilan, yang ditujukan kepada Yth : Pejabat Eselon I dan II Mahkamah Agung RI, Ketua Pengadilan Tingkat Banding serta Ketua Pengadilan Tingkat Pertama di Seluruh Indonesia.

Untuk lebih jelasnya perihal tersebut diatas, berikut ini kami sampaikan surat edaran dimaksud.(indah/humas)

• SEMA NO. 2 TAHUN 2013